JAKARTA, Poros Kalimantan – Kejaksaan Agung saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi terkait lahan PT Duta Palma yang ditaksir mencapai Rp78 trilliun. Dugaan kerugian negara tersebut tertinggi sepanjang sejarah.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang berlangsung di kompleks parlemen di Jakarta, Selasa, (23/8/2022), Jaksa Agung S.T.
Burhanuddin menjelaskan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp78 triliun.
Dia menambahkan modus operandi yang dilakukan adalah dengan menyerobot kawasan hutan lindung. Mantan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman memberikan izin lokasi dan izin usaha di kawasan hutan lindung seluas 37.095 hektare pada tahun 2004 dan tahun 2007 tanpa melalui kajian serta tim terpadu.
Menurut Burhanuddin, tanpa mengantongi izin pelepasan kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta tanpa hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional, PT Duta Palma Group telah membuka lahan perkebunan dan memproduksi kelapa sawit. Namun tidak membuka perkebunan plasma sebesar 20 persen dari luas perkebunan sawit bagi masyarakat setempat.
Pemimpin Duta Palma Group itu juga menyuap Gubernur Provinsi Riau berinisial A.M agar membuat rekomendasi alih fungsi kawasan hutan lindung yang dikelola lima perusahaan milik Surya Darmadi tidak menjadi kawasan hutan di bawah kontrol Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pengendalian perkebunan sawit dan penguasaan lahan yang tidak sah tersebut menghasilkan pendapatan bagi PT Duta Palma Group sebesar Rp600 miliar per bulan.
Burhanuddin merinci total kerugian negara sebesar Rp78 triliun itu sebagai berikut: kerugian berupa nilai produksi tandan buah sawit senilai Rp9,6 triliun, kerugian akibat kawasan hutan dibuka menjadi perkebunan sawit dan tidak menyetor PNBP serta denda sebesar Rp421,8 miliar, kerugian lingkungan senilai Rp69,1 triliun.
“Jumlah kerugian keuangan negara dan atau kerugian perekonomian negara tersebut berdasarkan hasil penghitungan oleh BPKP dan ahli-ahli lainnya terdapat kemungkinan akan lebih besar (dari Rp78 triliun),” kata Burhanuddin.
Berdasarkan dua alat bukti, lanjutnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka, yakni Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman.
DPR Puji Kinerja Kejagung