 |
| VIDEO CONFERENCE – Bupati HSS, H Achmad Fikry beserta jajaran mengikuti Exit Briefing bersama BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, melalui Video Conference. |
KANDANGAN, Poros Kalimantan – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Achmad Fikry beserta jajaran mengikuti Exit Briefing bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan, melalui Video Conference di Ruang Media Center Setda HSS, Jumat (29/5) sore.
Bupati HSS, Achmad Fikry mengatakan sudah mencermati dengan seksama hasil pemeriksaan yang disampaikan Kepala BPK Perwakilan Kalsel.
Diakuinya, apa yang disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, adalah masalah yang terus dihadapinya berulang kali bagi Pemerintah Daerah, termasuk Pemkab HSS.
“Tentu saja ini menjadi catatan kami, untuk mengambil langkah strategis. Terutama terkait tata kelola keuangan dan aset. Termasuk untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” ungkapnya.
Kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Bupati juga menyampaikan bahwa jajaran Pemkab HSS beberapa minggu lalu, sudah mengevaluasi semua Perda terkait dengan PAD.
“Ternyata Perda-perda tersebut ternyata sudah banyak dari tahun-tahun yang lama semua. Sehingga ini berpotensi untuk bisa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Sesuai dengan keadaan yang saat ini,” terangnya.
Dirinya menjelaskan, sebagai solusi penanganan Covid-19, Pemkab HSS justru melakukan kebijakan yang mengurangi penerimaan pendapatan asli daerah.
“Pungutan dan Retribusi pedagang kaki lima kita bebaskan. Kemudian tarif sewa toko juga kita turunkan sementara ini, untuk membantu pedagang. Agar roda ekonomi rakyat di HSS tetap bisa berjalan,” bebernya.
Sementara itu, dalam penyampaian hasil laporan pemeriksaaan timnya, Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Tornanda yakin akan komitmen Pemkab HSS dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini.
“Saya yakin dengan Bupati HSS beserta jajarannya dengan komitmennya yang selama ini cukup tinggi. Setelah ini pasti bisa menyelesaikan dan menindak lanjuti berbagai saran dan masukkan yang kami sampaikan,” terangnya.
Diakuinya, mengingat ekonomi yang sedang melemah karena pandemi Covid-19. Tornanda menyarankan kepada Pemkab HSS, untuk memulai kemandirian fiskal dengan mencari keunggulan daerah guna meningkat Pendapat Asli Daerah (PAD).
“Semua Pemda sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemasukan dari bagi hasil penerimaan negara. Apalagi saat ini ekonomi kita melemah. Sehingga penerimaan negara seperti pajak, sangat tajam penurunannya. Ini tentunya juga ikut mempengaruhi bagi hasil yang disampaikan ke daerah,” pesannya.(BK-05/zai)
