MARTAPURA, Poros Kalimantan – Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar kali ini dikunjungi Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Darmadi Aries Wibowo didampingi jajaran KKP RI, pada Rabu, (18/11) tadi.
Kedatangan rombongan jajaran KKP RI bertujuan untuk Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Bantuan Pemerintah dari Kementrian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banjar ini, disambut langsung oleh Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Banjar HM Riza Dauly beserta jajaran.
Pertama, rombongan tersebut mengunjungi Koperasi Indopat Borneo Sungai Batang yang memiliki mesin pembuat es serpih (Flake Ice Machine), bantuan dari KKP RI pada tahun 2019.
Dilanjutkan ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) di kawasan yang sama. Di mana saat ini pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni PT Fresh On Time Seafood (FOTS) yang mengolah hasil perikanan produksi lokal menjadi produk ekspor.
Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP RI, Darmadi Aries Wibowo menjelaskan, pihaknya datang turun langsung untuk mengevaluasi bantuan yang disalurkan oleh KKP RI sejak 2015 lalu.
“Sekarang Presiden juga meminta agar pemerintah melakukan dialog dengan masyarakat. Pelaku usaha dan Pemda setempat untuk menyerap aspirasi dan berpikir out of box untuk pemulihan ekonomi bidang kelautan dan perikanan pasca pandemi,” ucapnya.
Saat ini kondisi perikanan secara nasional, lanjut Darmadi sedang berada dalam tekanan dan terpukul akibat pandemi Covid-19.
“Akan tetapi, menurut penuturan Kadis Perikanan tadi. Kondisi perikanan di Kabupaten Banjar tidak seburuk kondisi di nasional. Semoga dengan monitoring ke berbagai daerah ini, kita bisa mencocokkan kebijakan dan tata kelola perikanan serta sistem logistik nasional,” ungkapnya.
Pihaknya senang bantuan yang diberikan KKP RI di Kabupaten Banjar, dapat bermanfaat dan siap memberikan bantuan kembali jika diperlukan untuk meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Banjar.
Staf Ahli KKP RI ini juga menantang Kabupaten Banjar agar, jangan hanya jago dikandang, alias hanya mampu mencukupi produksi perikanan di daerahnya saja, apalagi dengan adanya Unit Pengolahan Ikan (UPI).
Namun dikatakan Darmadi, juga harus bisa memenuhi kebutuhan di Indonesia, bahkan kalau bisa berpeluang ekspor ke luar negeri. Salah satunya, mengisi kouta kebutuhan ikan bagi jamaah haji dan umroh dari Indonesia di Arab Saudi yang berjumlah puluhan juta.
“Kira-kira sebanyak 1000 ton setahun. Hambatan untuk ekspor itu harus ditangani, sehingga produk perikanan Kabupaten Banjar bisa sesuai standar dan bisa masuk ke Arab Saudi,” katanya.
Disamping itu, Kepala Diskan Kabupaten Banjar, HM Riza Dauly menjelaskan, kunjungan jajaran KKP RI ini, untuk memonitor perkembangan perikanan di Kabupaten Banjar, khususnya di kawasan Minapolitan, yakni kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, seperti Desa Sungai Batang.