KANDANGAN, Poros Kalimantan – Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Iskandar Zulkarnain soroti optimalisasi pendapatan daerah khususnya pajak air permukaan (PAP) yang tergolong masih rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan potensinya yang sangat besar di Kalimantan Selatan.
Hal ini diutarakan, Iskandar Zulkarnain disela-sela kegiatan monitoring evaluasi (monev) di Samsat Rantau dan Kandangan berapa waktu lalu.
“Kita melihat pendapatan daerah dari sektor PAP ini masih rendah dibanding daerah-daerah lain yang tidak ada tambang. Pertengahan tahun 2022 tadi, KPK audiensi dengan DPRD Kalsel, mereka menanyakan kenapa PAP Kalsel ini rendah, KPK menghimbau kepada pemprov, coba ini dimaksimalkan,” beber Iskandar, Jumat (20/1) siang.
Iskandar menilai, saat ini masih banyak perusahaan tambang yang belum taat membayar pajak air permukaan. Tentunya, hal ini sangat meresahkan, mengingat dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan sangat besar.
Sehingga Komisi II DPRD Kalsel berharap masalah tersebut bisa segera dicarikan solusi terbaiknya, salah satunya bisa dengan pemerintah Provinsi Kalsel mengundang secara khusus para pengusaha tambang dan ajak untuk bersama membangun Kalsel.
“Anda mencari rezki, mencari keuntungan disini, coba diperhatikan, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Jadi tolong, kebijakan-kebijakan merekalah untuk bisa membayar pajak dengan baik agar target KPK itu bisa dipenuhi,” tegas Iskandar.