PANDANGAN UMUM – Bupati Banjar, H Khalilurrahman menyampaikan tanggapan, atas pandangan umum DPRD Banjar. |
MARTAPURA, Poros Kalimantan – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar kembali digelar pada Rabu (8/7) tadi. Agendanya pandangan umum fraksi DPRD Banjar, terhadap Raperda Kabupaten Banjar, tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
Pada Rapat Paripurna ini, banyak catatan dari berbagai Fraksi DPRD Kabupaten Banjar.
Sebanyak 7 pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Banjar pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi telah disampaikan oleh juru bicara fraksi masing-masing.
Pada umumnya, Fraksi-fraksi DPRD Banjar menyetujui Raperda yang disampaikan serta memberikan apresiasi penuh terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar atas raihan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta target pendapatan sebesar Rp 1,9 triliun dapat terlealisasi 97 persen.
Namun ada beberapa catatan fraksi, salah satunya pernyataan yang disampaikan oleh fraksi Gerindra terkait angka kemiskinan yang di Kabupaten Banjar masih tinggi, karena itu Pemkab Banjar harus menekan angka kemiskinan.
“Selain itu kinerja keuangan perusahaan daerah, perlu di tingkatkan sebagai sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD),” ucap juru bicara fraksi Gerindra.
Bertempat di Command Center Barokah, Pendopo Bupati Banjar, Martapura. Dalam rapat Paripurna (Vidcon) Bupati Banjar, H Khalilurrahman juga menyampaikan tanggapannya.
Menanggapi pertanyaan juru bicara fraksi Gerindra, Bupati Banjar H Khalilurrahman menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan penekanan angka kemiskinan, presentase penduduk miskin.
“Kabupaten Banjar sendiri, lebih rendah dari presentase penduduk miskin pada Provinsi dan Nasional, hal tersebut menunjukan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Banjar lebih sedikit dari Provinsi dan Nasional,” jelasnya.
Namun demikian lanjut Bupati, upaya pengentasan kemiskinan tersebut, selalu diupayakan melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan pengentasan kemiskinan terhadap penanganan imbas dari pandemi Covid-19 yang terjadi di daerah.
“Usaha Pemerintah Daerah lebih ditingkatkan untuk memulihkan ekonomi masyarakat sesuai dengan tema yang tertuang dalam rencana kegiatan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemerintah Daerah berupaya meningkatan penerimaan daerah melalui pengembangan potensi daerah dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk dalam mensinergikan kebijakan-kebijakan yang diambil.
“Pemerintah Daerah juga lebih mendorong dan memotivasi BUMD untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan perusahan dan pencapian tujuan perusahan, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan PAD dan kualitas pelayanan publik,” paparnya
Selain itu, Bupati Banjar juga menjelaskan sejumlah pembangunan pada bidang infrastuktur, kesehatan dan pendidikan.(ari/zai)