SAMARINDA, Poros Kalimantan – Ramai beredar misinformasi di masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim), pasca pemberitaan mengenai regulasi nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2022. Banyak masyarakat yang salah paham, dan menganggap pengurusan izin nobar dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal pun memberikan klarifikasi terkait misinformasi tersebut. Dia menjelaskan regulasi penyiaran di Indonesia telah berlaku sejak dulu. Kaitannya dengan siaran Piala Dunia 2022, proses perizinan dilakukan kepada pemilik hak siar, bukan Diskominfo Kaltim.
“Sebenarnya regulasi ini umum saja dan berlaku sejak dahulu, hanya saja memang jarang disosialisasikan. Awalnya saya diwawancarai khusus oleh RRI mengenai hal ini, kemudian rilis di website Diskominfo. Lalu beredar kutipan-kutipan saya di banyak media maupun medsos,” ujarnya, Jumat, (18/11/2022).
Beberapa netizen berkomentar bahkan ada yang menghujat jika Diskominfo hanya mencari-cari kerjaan dan mengambil keuntungan yang berbau duit.
Karena ini misinformasi jadi ya biasa ajalah, sah saja orang berbicara, walaupun hati-hati karena kalau salah dan merugikan bisa saja kami menuntut balik yang asal bunyi itu.
“Tetapi sudahlah, begini loh namanya perusahaan sudah membeli dan mendapatkan hak siar atas kegiatan Piala Dunia 2022 di Indonesia maka mereka berhak membuat regulasi atas haknya tersebut. Sejak dahulu ya begini, hanya kita saja yang suka mengabaikan dan tidak mau tahu, asal bajak saja,” jelasnya.
Untuk diketahui, hak siar eksklusif Piala Dunia 2022 di Indonesia dipegang oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) pemilik sub-holding Surya Citra Media (SCM). Pemegang hak telah menunjuk PT. Indonesia Entertainmen Grup (IEG) sebagai pengatur.