 |
| DIAGENDAKAN– Baru beberapa hari ketahap New Normal, kunker keluar daerah sudah diagendakan DPRD Banjar |
MARTAPURA, Poros Kalimantan – Baru beberapa hari setelah usai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejumlah agenda kunjungan kerja (kunker) keluar daerah sudah diagendakan oleh anggota DPRD Banjar.
Beberapa agenda kunker yang akan dilakukan wakil rakyat ini diagendakan bulan Juni. Diantaranya, kunker ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Untuk studi banding penanggulangan dan dampak Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Banjar.
Hal ini diterangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Ahmad Zacky Hafizi kepada Poros Kalimantan, Rabu (10/6) siang.
Dia menerangkan, sesuai Surat Edaran nomor 5/2020 tentang Perubahan Surat Edaran nomor 4/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Salah satunya yang harus dipenuhi Anggota Dewan yang akan kunker keluar daerah adalah surat keterangan negatif uji SWAB, berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR). Atau surat keterangan Non Reaktif Rapid tes, keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan klinik.
Dia menerangkan, terkait hasil Rapid Test dan SWAB Test sebagai syarat keluar masuk daerah, tergantung permintaan daerah yang dikunjungi.
“Apabila mereka meminta rujukan, tentu kita harus membawa hasil Rapid Test atau hasil SWAB Test. Tapi, memang benar hal itu sangat diperlukan sebelum melakukan kunjungan. Sebagai upaya mencegah penyebaran Virus Corona,” terangnya.
Dia menerangkan, alhasil pada 26 Mei 2020 lalu Ketua DPRD Kabupaten Banjar, M Rofiqi sudah bersurat ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar untuk dilakukan pemeriksaan.
“Kalau tidak salah sudah bersurat, tinggal tindak lanjut Dinkes Kabupaten Banjar. Kegiatan kunjungan kita inikan untuk studi banding atau bahan masukan untuk tim Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 yang telah dibentuk,” tegasnya.
Nanti pihaknya akan studi banding, terkait pelaksanaan penanganan medis, kesiapan para medis, seperti Alat Perlindungan Diri (APD), sampai dengam permasalahan penanganan dan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19.(ari/zai)
