BANJARBARU, Poros Kalimantan – Direktur WALHI Kalsel dan mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) kritik, soal penyebab banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu.
Kritikan tersebut disampaikan saat acara diskusi dengan perwakilan pemerintah dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengangkat isu dampak banjir terhadap pertanian, Minggu, (24/5/2021), sore.
Direktur WALHI Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyebutkan, Kalsel saat ini dalam kondisi darurat lingkungan dan darurat ruang akibat maraknya perambahan hutan.
“Seribu sungai tak lagi mampu menanggung air. Air tidak bisa pulang ke rumahnya (lahan gambut) karena ada sawit, mengungsi ke laut pun juga tidak mampu lagi,” ungkapnya.
Program pemerintah pusat untuk memulihkan kondisi hutan (Perhutanan Sosial) di Kalsel juga belum membuahkan hasil. Selain itu, ia ingin pemerintah mengakui adanya hutan adat di sepanjang Pegunungan Meratus.
“Perhutanan sosial saya minta tolong dorong pengakuan hutan adat, masyarakat adat di Kalsel ada lebih dulu dari pada negara ini,” imbuhnya.
Sedangkan soal pertanian, Kis meminta pemerintah mematangkan perencanaan saat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).