Tidak hanya dari sisi Kota Banjarmasin, secara regional pulau Kalimantan menurutnya juga harus direncanakan secara baik sehingga Kota Banjarmasin tidak hanya dipandang sebagai salah satu Ibu Kota Provinsi Kalsel tetapi juga bisa menjadi pintu gerbang bagi ekonomi pulau Kalimantan.
Hal senada juga disampaikan Cawali Arifin Noor bahwa koordinasi bukan barang yang mudah sehingga masing-masing SKPD menjalankan tanggung jawab yang diberikan sesuai tupoksinya untuk melakukan kegiatan di Kota Banjarmasin.
Seperti halnya galian proyek, kegiatan ini tidak dapat diprediksi secara jelas dari kerusakan yang terjadi. Namun eks Kadis PUPR Banjarmasin ini mengatakan tanggung jawab diberikan, apabila terjadi kerusakan mereka akan segera memperbaiki.
Diterangkan pula, perhitungan selalu dilakukan dalam suatu perencanaan kegiatan, baik itu proyek galian sebagai pihak ketiga yang menginginkan ada suatu fasilitas yang akan ditanam sebagai Investasi di Kota Banjarmasin.
Tentu, lanjutnya, perlu didukung sebab akan menunjang aspek-aspek perekonomian. Namun yang terpenting tidak merusak lingkungan.
Selama menjabat sebagai Kadis PUPR, dirinya memberikan perlakuan yang sama dan sistem koordinasi dilakukan secara terukur dan terarah.
Dimasa era Baiman I, perbaikan pun terus dilakukan Dinas PUPR Banjarmasin melalui tiga inovasi pembangunan yaitu BATARANG (program penerangan setiap sudut kota), BATAJIR (program kota Banjarmasin bebas banjir), dan TUTUP LUBANG. (arb/and)