MARTAPURA, Poros Kalimantan – Musibah banjir di Kabupaten Banjar yang terjadi beberapa pekan lalu, dampaknya sangat dirasakan beberapa sektor, tak terkecuali pada sektor pertanian di Kabupaten Banjar.
Perlu diketahui, berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Banjar, seluas 14.782 hektare tanaman padi terendam banjir, dan seluas 4.596 haktare dinyatakan puso. Dampaknya, tentu sangat berpengaruh terhadap ketersedian pangan di Kalimantan Selatan (Kalsel), khususnya Kabupaten Banjar.
Menanggapi permasalahan tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas TPH dan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) untuk bersama-sama membahasnya, beberapa waktu lalu.
“Kami sudah mendatangi Kementerian untuk berkoordinasi terkait penanggulangan pasca banjir, khususnya soal penyaluran bantuan yang nantinya akan direalisasikan. Oleh karena itu, kita gelar RPD bersama dinas terkait,” kata Ketua Komisi II DPRD Banjar Pribadi Heru Jaya.
Dikatakan anggota fraksi PKB ini, sejumlah bantuan nantinya akan disalurkan di beberapa kecamatan yang terdampak banjir. Akan tetapi, penyaluran bantuan berupa bibit padi, cabe, jeruk, jagung, pupuk serta obat-obatan dan lain sebagainya. Tidak sekaligus disalurkan ke semua wilayah yang terdampak banjir.
“Sejumlah bantuan dari kementerian yang segera direalisasikan, nantinya akan kita salurkan ke beberapa kecamatan yang tidak lagi terdampak banjir. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban mereka dan stok ketersediaan pangan di Kabupaten Banjar tetap aman,” harapnya.
Akibat bencana banjir besar, sebut Heru, ketersedian stok gabah di Kabupaten Banjar yang semula berjumlah sekitar 141.000 ton berkurang sekitar 40.000 ton.
“Kabupaten Banjar membutuhkan sekitar 89.000 ton gabah per tahun. Jadi, ketersediaan gabah yang semula di Sharing Rasio (SR) 1,5, berkurang menjadi SR 1,2. Tapi, kita tetap bisa swasembada,” ungkapnya.