BANJARMASIN, Poros Kalimantan – Tambahan perbaikan dan penghasilan (TPP) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi bahasan penting dalam rapat dengan pendapat (RDP) panitia khusus (Pansus) I DPRD Kalsel, Rabu (26/4) kemarin.
Pembahasan penting ini disampaikan langsung Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel sekaligus Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Suripno Sumas.
Suprisno mengatakan menyikapi dua hal tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setdaprov Kalsel. Yang mana, Biro Organisasi punya andil dalam dua persoalan ini.
“Mereka (Biro Organisasi, read) menjadi leading sektor -nya. Dan segera menyusun dan merevisi peraturan Kepala Daerah,” ucap Suripno
Selama ini, Suripno menilai alokasi anggaran belanja pegawai masih belum optimal. Menyikapi hal ini, dirinya menambahkan taksiran anggaran.