BANJARBARU, Poros Kalimantan – Pemko Banjarbaru menggelar rapat koordinasi pimpinan SKPD di Balai Kota, Senin (7/3/2022) tadi. Membahas berbagai hal terkait birokrasi administrasi di Kota Idaman.
Yang pertama adalah soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin menyebut, ada 12 orang yang belum menyampaikan. “Kami minta agar segera diselesaikan,” ucapnya.
Hal lain yang dibahas adalah soal jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka. Juga tentang evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Reformasi Birokrasi (RB) serta kota layak pemuda.
“Saya mengapresiasi kepada Dinas Kesehatan yang sudah mengajukan program yang berkaitan dengan kota layak pemuda. Yaitu pemuda sadar kesehatan,” ucap Ovie -panggilan akrab Aditya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan. 2023 nanti, tenaga honorer akan dihapuskan. Berlaku pada semua instansi pemerintah pusat maupun daerah.
“Ketentuan penghapusan tenaga honorer tertuang dalam pasal 96 PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK,” ungkapnya.