BANJARMASIN, Poros Kalimantan – Calon Gubernur (Cagub) Kalimantan Selatan (Kalsel) H Denny Indrayana angkat bicara terkait daingkatnya perkara dugaan korupsi program pembayaran paspor secara elektronik (payment gateway) di Kementerian Hukum dan HAM pada 2015 silam.
Sebaliknya, Denny mengajak Pasangan Calon (Paslon) 1, Paman BirinMu untuk berdebat secara terbuka untuk menjelaskan perkara itu dan mengetahui siapa yang sebenarnya anti korupsi.
“Stop manipulasi informasi, hentikan black campaign (kampanye hitam). Ayo diskusi dan debat terbuka secara sehat tentang isu antikorupsi, biar pemilih Kalsel tahu persis siapa yang sebenarnya punya komitmen antikorupsi,” ungkapnya.
Menanggapi diangkatnya kasus lamanya, yang mana dirinya ditetapkan sebagai tersangka kala itu, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM jaman SBY itu mengatakan, kasus 2015 itu sudah lama secara faktual dihentikan.
Bahkan dirinya mengklaim, kasus itu sebagai bentuk kriminalisasi terhadap dirinya. Sebagaimana yang dinyatakan para aktivis anti korupsi yang membantunya kala itu.
“Kasus 2015 itu sudah lama secara faktual dihentikan. Dan memang saya dibantu oleh teman-teman aktivis antikorupsi. Seperti rekan-rekan di ICW, Pusat kajian antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Pusat Studi Hukum Kebijakan di Jakarta, dan seluruh tokoh-tokoh anti korupsi yang menyatakan ini adalah kriminalisasi,” ungkap, Senin, (16/11/20).
H Denny pun telah memprediksi sebelumnya, perkara ini akan diangkat kembali oleh lawan politiknya menjelang pemungutan suara. Menurutnya, tujuannya tidak lain adalah ingin menurunkan elektabilitas dan menurunkan perolehan suaranya pada 09 Desember mendatang.
Merasa diserang melalui kampanye hitam, H Denny berbalik mengkritisi dan mempertanyakan perkara-perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan Paslon 1, Paman BirinMu.
“Yang perlu dipertanyakan justru kenapa kasus korupsi Muhidin yang sudah lengkap berkasnya P21 dihentikan. Ada apa?” tanyanya.
Dirinya melanjutkan, kita juga perlu mengkritisi isu-isu yang berkelindan dengan calon Gubernur Paslon Nomor 1, Sahbirin Noor ketika dirinya menbat sebagai Gubernur Kalsel.
“Contoh satu apa sebenarnya kepemilikan tanah bangunan yang ada Kiram, kenapa banyak sekali anggaran negara yang mengalir ke sana?” ungkap Denny.