MARTAPURA, Poros Kalimantan – Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, di hari terakhir dalam Rapat Paripurna, Senin, (30/11) tadi.
Rapat Paripurna dengan Pendapat Akhir Fraksi dan Pengesahan APBD 2021 ini. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi, yang sebelumnya menyatakan untuk menolak hadir dan tidak akan menandatangani APBD ini.
Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap APBD 2021 ini, diikuti oleh Bupati Banjar H Khalilurrahman dan Sekda Banjar HM Hilman, secara virtual di Command Center Barokah, Mahligai Sultan Adam.
APBD 2021 ini, disepakati setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaksanakan rapat pembahasan, Sabtu, (28/11) kemarin.
Pada APBD 2021 ini, pendapatan ditargetkan sebesar Rp 1.465 triliun lebih dan target belanja sebesar Rp 1.668 triliun. Sehingga ada defisit sebesar Rp 203 miliar yang ditutupi dengan sisa anggaran tahun sebelumnya.
Meski disetujui oleh seluruh Fraksi di DPRD Banjar, termasuk Fraksi Gerindra yang sebelumnya menolak hadir. Namun ada beberapa catatan dalam persetujuan ini.
Fraksi Golkar dengan Juru Bicara Rahmat Saleh menyatakan m setuju, dengan syarat Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemda harus meningkatkan PAD dengan memanfaatkan potensi daerah. Pemerintah juga diharapkan melakukan pembangunan dan kegiatan dengan selektif dan sesuai skala prioritas agar bisa mencapai target RPJMD,” katanya.
Tak jauh beda, Juru Bicara Fraksi Nasdem Ahmad Syarwani juga mengingatkan, agar pemerintah serius bisa meningkatkan jumlah pendapatan di tahun ini
“Kita juga berharap APBD 2021 ini dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” paparnya.
Dirinya juga meminta, agar pemerintah mengusahakan belanja daerah agar efisien dan transparan serta memprioritaskan pembangunan daerah pinggiran dan dapat meningkatkan investasi di daerah agar dapat menciptakan lapangan kerja baru.
“Kami juga berharap pokok pikiran DPRD yang belum tertampung bisa diakomodir,” harap Syarwani.