Pemerintah juga wajib menyediakan sarana pertanian sepert bibit-bibit tanaman pangan yang akan dibudidayakan para petani pasca bencana ini, selain itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga harus menyediakan peralatan penunjang pertanian seperti traktor dll.
Itu semua adalah sesuai dengan UU No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
“Namun kami Serikat Petani Indonesia Kalimantan Selatan (SPI Kalsel) juga sangat menyayangkan kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke beberapa titik lokasi bencana sama sekali tidak menyinggung tentang pentingnya merehabilitasi dan rekontruksi prasarana dan sarana pertanian,” jelas Dwi
Ia melanjutkan, Jokowi hanya membahas perbaikkan infrastruktur jalan dan jembatan. Bahkan Presiden juga hanya menyebutkan penyebab banjir terbesar ini karena daya tampung sungai barito yang over kapasitas.
Ia berpendapat bahwa presiden abai terhadap peringatan-peringatan dari para aktivis lingkungan seperti Walhi dan para akademisi yang menyatakan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologi.
“Akar permasalahannya utama akibat masifnya pertambangan batubara dan perkebunan sawit yang merambah hutan-hutan Kalimantan Selatan tidak disinggung sama sekali oleh Jokowi,” imbuhnya.
SPI Kalsel juga berpendapat mengenai food estate nantinya. Mereka tidak setuju wacana food estate yang pernah disampaikan oleh Bapak Gubernur Kalsel beberapa waktu lalu.
Menurut mereka akan lebih baik anggaran negara yang merupakan uang rakyat ini dipergunakan untuk membangun food estate dialihkan ke perbaikan lahan pertanian yang sudah ada dan rusak akibat bencana ini.
“Bapak Gubernur Kalsel tidak mengaca pada gagalnya program pembangunan kawasan sentral pertanian di Jejangkit Kabupaten Batola tahun 2018 yang lalu,” tambah Dwi.
Musibah bencana banjir Kalimantan Selatan ini berpotensi membuat Kalimantan Selatan sebagai lumbung pangan yang terancam mengalami krisis pangan jika penanganan yang lambat dan tidak tepat dari Pemerintah.
Program proyek padat karya rehabilitasi lahan pertanian harus segera disiapkan dan yang lebih penting adalah melibatkan atau mengajak partisipatif para petani dalam merancang dan mengerjakan program tersebut. []
Penulis: Wahyu Aji Saputra
Redaktur: Ananda Perdana Anwar