SURABAYA, Poros Kalimantan – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta agar keberadaan BUMDes dan BUMDesma mampu menjadi solusi terhadap persoalan ekonomi warga desa.
Menurut Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim, hingga saat ini banyak masyarakat desa yang terlilit hutang melalui jasa rentenir, yang hanya menawarkan kemudahan proses, padahal bunganya masih relatif tinggi.
“Jadi memang faktanya masyarakat desa masih banyak yang punya masalah keuangan dengan jasa rente,” kata Gus Menteri saat memberikan bantuan kepada Lembaga Keuangan Desa BUMDesma di Surabaya, Senin (28/12/2020).
Gus Menteri melanjutkan, dengan adanya transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD) mampu menjadi solusi terhadap masalah ekonomi masyarakat desa.
Menurut Gus Menteri, UPK eks PNPM saat ini ada sekitar 5.300, sementara total dana yang masih bergulir di dalam UPK tersebut ada Rp12,7 triliun, dengan nilai aset sebesar Rp594 miliar di seluruh Indonesia.
Adapun LKD hasil transformasi UPK PNPM itu dapat menyelamatkan dana bergulir Rp12,7 triliun agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan warga masyarakat desa yang miskin.