DIKUKUHKAN – Para pengurus Forum KTSP-CSR dan APSAI Kabupaten Banjar, dikukuhkan Bupati Banjar, H Khalillurahman. |
MARTAPURA, Poros Kalimantan – Bupati Banjar, H Khalillurahman, mengukuhkan, Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (FKTSP-CSR) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), Periode 2020 -2023, di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Senin (6/7).
“Dengan terbentuknya FKTSP-CSR dan APSAI ini diharapkan, mampu meningkatkan koordinasi dalam mensinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah. Sehingga kesejahteraan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas dapat terjamin,” pinta Bupati Banjar.
Dalam sambutannya, Bupati yang lebih akrab disapa dengan Guru Khalil ini, sangat mengapresiasi terbentuknya kedua forum yang diyakini dapat meningkatkan tanggungjawab sosial perusahaan sekaligus pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banjar.
Terlebih, ditengah pandemi virus Covid-19 ini, tentunya sangat diharapkan kepada pihak perusahaan untuk lebih pro aktif dalam membantu masyarakat yang terdampak di Kabupaten Banjar.
Baik itu melalui program TSP, ICSR maupun PPM.
“Yang jelas pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen untuk mendorong perusahaan di wilayah ini, baik perusahaan swasta, BUMN maupun BUMD, dalam mengembangkan bisnis usahanya agar lebih maju dan berkompeten. Dengan maju dan suksesnya perusahaan di wilayah Kabupaten Banjar, nantinya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” tambah Guru Khalil.
Sementara, Ketua FKTSP-CSR dan APSAI Kabupaten Banjar, Iwan, mengatakan, bahwa dalam sebuah badan usaha mempunyai tiga jenis tanggung jawab.
Yakni, tanggung jawab ekonomi , tanggung jawab umum dan tanggung jawab sosial, yang secara keseluruhan harus dijalankan secara seimbang.
“Dalam perkembangannya saat ini, sebuah badan usaha tidak hanya tergantung pada kesehatan finansial sebagai jaminan tumbuh kembang, melainkan harus memperhatikan pola dimensi sosial dan lingkungan keberlangsungan badan usaha,” jelas Iwan.(ari/aa)