BARABAI, Poros Kalimantan – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu sungai Tengah (HST) memanggil beberapa dinas dan instansi terkait pada rapat komisi yang berlangsung di Gedung DPRD HST lantai 2. Penanganan pascabanjir yang dilakukan oleh Pemerintah setempat, Selasa (26/1/21).
Anggota Komisi II DPRD HST Yajid Fahmi menyampaikan, pihaknya meminta kepada jajaran Pemkab HST agar melakukan koordinasi lebih intens dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov Kalsel agar memberikan perhatian penuh terhadap warga yang terdampak banjir.
Sebab menurutnya, bencana tersebut tidak hanya meninggalkan luka, namun trauma yang cukup mendalam bagi warga dan berdampak banyaknya kerugian.
Baik itu dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, termasuknya banyaknya fasilitas kantor, pasar, tempat ibadah dan sekolah yang juga ikut rusak.
Dikatakan Yajid, dengan adanya indikasi banjir ini yang disebabkan oleh salah satunya dari Penebangan ilegal, maka harapannya agar aparat terkait merespon serta menindak para pelaku kalau memang fakta menunjukan adanya kegiatan tersebut.
Ia juga meminta SKPD terkait agar terus berupaya maksimal merekap data warga yang terdampak, baik itu tempat tinggal, usaha dan semua sektor baik yang rusak parah, sedang mau pun ringan agar pemerintah bisa hadir untuk bisa membantu meringankan beban masyarakat yang kena musibah.
“Kami berharap, fasilitas umum, fasilitas pemerintahan dan pasar agar segera dibersihkan agar kita bisa cepat keluar dan bangkit dari keterpurukan ini,” kata Yajid.
Selanjutnya, DPRD meminta Dinas perdagangan agar lebih aktif untuk mengambil langkah strategis membersihkan, menertibkan pasar dan mengupayakan operasi pasar baik sembako, gas elpiji dan lain-lain agar jangan sampai langka.