“Kenapa? karena yang mendata oleh kita Sendiri. Itulah makanya SDGs Desa ini adalah arah pembangunan desa dari desa, oleh desa, untuk desa,” tegasnya.
“Nah supaya untuk desanya Ini benar, maka dibutuhkan data. Siapa yang harus mendata? kita sendiri warga desa. Untuk apa kita mendata? untuk kepentingan pembangunan desa kita sendiri. Sehingga dengan data-data yang dimiliki nanti adalah dari desa oleh desa untuk desa,” sambungnya.
Untuk menyukseskan pemutakhiran data tersebut, Kemendes PDTT akan memfasilitasi terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk pendataan. Hal itu dilakukan agar lebih memudahkan desa dalam melakukan pendataan.
“Jadi enggak usah fotokopi, enggak usah bikin instrumen dan lainnya. Cukup pakai aplikasi. Saya yakin seluruh desa di NTB insya Allah sudah ada jaringan internetnya, kecuali yang belum,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, itulah tugas utama desa-desa di bulan Februari-Maret. Ia berharap, NTB bisa jadi provinsi percontohan terkait dengan ketepatan dan kecepatan di dalam melakukan pendataan desa berbasis SDGs Desa.
“Aplikasinya akan segera dikirim, kemudian tutorial-tutorial pakai video juga sudah disiapkan karena tidak sulit maka nanti tinggal belajar melalui video yang dikirim sambil diisi sambil berjalan nanti ada pendampingan,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Selain itu, ia juga memerintahkan para pendamping desa untuk ikut terlibat dan juga mendalami aplikasi yang sudah disiapkan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kepala desa di dalam pelaksanaan pendataan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa.
EDITOR : Zepi Al Ayubi