Pemanfaatan AI dalam pemerintahan tidak hanya terbatas pada layanan publik dan komunikasi. Contoh lain adalah penggunaan AI dalam analisis data besar untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan berbasis data.
Di bidang kesehatan, AI digunakan untuk menganalisis data pasien dan mempercepat diagnosis serta perawatan medis. AI juga berperan dalam sistem keamanan publik, seperti pengenalan wajah untuk identifikasi kriminal dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan. Meskipun manfaatnya besar, tantangan dalam implementasi AI tidak boleh diabaikan.
Akan tetapi saat ini penggunaan AI juga merambat dalam membantu menerjemahkan perilaku pada aktivitas politik seperti pembuatan visi misi, rencana strategis, ide pelaksanaan kampanye dan menjadi alat membantu untuk pengolahan data, sehingga penggunaan AI sering menjadi solusi instan yang belum optimal serta efektif untuk di implementasikan.
Saat ini, tantangan dalam implementasi pengembangan Big Data dan AI terletak pada proses keamanan dan pengawasannya. Kebocoran data dan kerusakan sistem sangat rentan terjadi dalam pemrosesan Big Data di Indonesia akibat keamanan situs yang tidak memadai, sehingga dapat membocorkan data privat dan data individu, yang sering kali disalahgunakan untuk kepentingan kelompok atau oknum individu lainnya.
Selain itu, peralihan kebiasaan pekerjaan individu yang disebabkan oleh AI memberikan dampak sosial, seperti peralihan profesi kerja, penurunan lapangan kerja, perubahan kebiasaan dalam pendidikan, serta dampak sosial lainnya yang ikut bertransformasi seiring perkembangan AI.
Problem utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya transformasi digital dengan memanfaatkan Big Data yaitu, keterbatasan infrastruktur teknologi dilihat masih banyaknya daerah yang belum mendapatkan akses internet, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, kurangnya kesadaran dan edukasi, regulasi kebijakan yang kurang mendukung, ketersediaan data terbatas dan berkualitas rendah dan tidak terstruktur, biaya implementasi yang tinggi, serta resistensi terhadap perubahan.
Upaya yang menjadi solusi terhadap pengembangan analisis Big Data dan pemanfaatan AI di Indonesia diperlukan peningkatan formulasi kebijakan yang menunjang untuk keamanan data.
Pemerintah juga perlu memerhatikan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengoperasionalkan, mengolah, serta mengontrol dalam pemanfaatan Big Data dan AI.
Pemerintah juga harus menentukan metode untuk mempermudah implementasi pada aktivitas transformasi digital yang diakibatkan oleh AI sehingga adanya satu kesepahaman data yang digunakan bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan kewajiban.
Saat ini dalam pengalokasian anggaran pada pengembangan Big Data diperlukan biaya yang ekstra untuk membuat sebuah Web yang mudah di akses dan memiliki penyimpanan serta keamanan yang tinggi agar meminimalisir kebocoran data atau kesalahan pada saat penginputan data.
Perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami bahwa saat ini penggunaan Big Data dan AI tidak pernah lepas dan melekat pada setiap aktivitas digital masyarakat serta edukasi tentang pentingnya menjaga keamanan data sehingga masyarakat mampu berkontribusi dan bersinergi dengan pemerintah dalam mengembangkan Big Data dan AI di Negara.
Bahwa pada permasalahan tersebut pemerintah daerah belum siap beradaptasi dengan transformasi digital dengan peralihan data fisik kepada Big Data yang sifatnya digital dan selain itu minimnya pengetahuan tentang AI sering sekali masih dimanfaatkan sebagai platform instan pada menangani permasalahan tanpa harus melakukan sinkronisasi data agar pemanfaatannya efektif dan akuntabel. []
Referensi
Davenport, T. H. (2013). Thomas H. Davenport Jill Dyché. Davenport and SAS Institute Inc.
Data.go.id
Data.kalselprov.go.id
Einav, L., & Levin, J. (2014). The Data Revolution and Economic Analysis. Innovation Policy and the Economy, 14, 1–24. https://doi.org/10.1086/674019
WhiteHouse Memorandum On Tranparency and Open Government. (2009).
http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/R9-1777.pdf