“Kemudian dibahas bersama, karena memang hasil kesimpulannya seperti itu di rapat KPC-PEN, kemudian sempat kita bawa ke rapat kabinet terbatas tanggal 28 Juni. Habis dari situ Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai KPC-PEN, kemudian kita harmoniasi, kita keluarkan,” terangnya.
“Pertama memang vaksin gotong royong itu dilihat masih bisa ditingkatkan peranannnya supaya bisa mempercepat pencapaian target vaksinasi ini, vaksin gotong royong kita lihat harusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta harusnya lebih cepat dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini,” tambahnya.
Lebih lanjut Budi menekankan, vaksinasi gotong royong tidak menggunakan APBN. Dikarenakan sumber uang dari vaksin gotong royong ini dari BUMN dan perushaan swasta.
Dijelaskan Budi, vaksin gotong royong membuka opsi lebih luas vaksinasi kepada masyarakat. Jenis vaksin yang dijual pun berbeda dengan vaksin program pemerintah yaitu vaksin Sinopharm dan Cansino.
“Vaksin gotong royong ini juga merupakan opsi, tidak harus, tetap semua rakyat bisa mendapatkan akses ke program gratis, vaksinnya pun ditetapkan hanya Sinopharm dan Cansino, tidak akan berbenturan dengan vaksin program. Dan diskusinya waktu itu juga disampaikan bahwa karena ini biayanya ditanggung individu, ini dapat dapat meringakan beban APBN,” pungkas Budi. []
Editor: Ananda Perdana Anwar