MONITORING – Anggota DPRD IV Provinsi Kalsel monitoring RSUD Hasan Basry Kandangan. |
KANDANGAN, Poros Kalimantan – Komisi IV DPR Provinsi Kalimantan Selatan sambangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brigjen H Hasan Basry, Kandangan Hulu Sungai Selatan, Kamis, (28/5) tadi.
Kedatangan Komisi IV DPRD Kalsel yang dipimpin HM Luthfi Saifuddin ini dalam rangka monitoring kesiapan rumah sakit rujukan, dalam memberikan pelayanan pasien Covid-19.
Saifuddin menerangkan, kunjungan pihaknya ini guna menindaklanjuti ditetapkannya RSUD Brigjen H Hasan Basry sebagai rumah sakit rujukan pelayanan pasien Covid-19. Melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 360/410/BPBD/2020.
“Kedatangan kami dalam rangka merespon terbitnya SK Gubernur Kalsel, yang menetapkan beberapa rumah sakit rujukan pasien Covid-19,” terangnya.
Menambahkan, Anggota komisi IV DPRD Kalsel Wahyudi Rahman mengungkapkan, kunjungan pihaknya ini menemukan beberapa permasalah di rumah sakit. Seperti kurangnya ketersediaan APD, peralatan medis dan tenaga medis.
“Kami menemukan beberapa kekurangan dan keluhan pejuang covid 19 di RSUD Brigjen H Hasan Basry. dari kapasitas seratus ruangan hanya tersedia 30 tempat tidur dan dua ventilator”, jelasnya
Dijelaskan Wahyudi bahwa di RSUD Brigjen H Hasan Basry yang menjadi rumah sakit rujukan pasien Covid-19, belum memiliki dokter spesialis paru.
“Tenaga dokter sangat kurang dengan tidak adanya dokter spesialis paru-paru, padahal RSUD Hasan Basry ini rumah sakit rujukan regional,”bebernya
Dirinya juga merasa miris dengan situasi RSUD Brigjen H Hasan Basry, yang memiliki pasien Covid-19 dengan alat bantu pernapasan.
“Kami lihat tadi sudah ada beberapa pasien yang menggunakan alat bantu pernapasan,” terangnya lirih.
Selain itu Wahyudi merasa, insentif tenaga medis juga masih belum sesuai dengan apa yang dirinya harapkan.
“Tentang insentif para tenaga medis jadi perhatian bersama dalam menangani Covid-19. Selain kebijakan pusat, kita harus memberikan kebijakan dari daerah untuk memberikan insentif tambahan para tenaga medis,” tegasnya.
Pihaknya juga, nantinya akan meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Provinsi Kalsel, untuk lebih meningkatkan kordinasi dengan Rumah Sakit rujukan. Agar segera memenuhi kebutuhan APD, peralatan medis dan tenaga medis sakit rujukan Covid-19.
“Hasil monitoring ini akan menjadi masukan untuk Gugus Tugas provinsi Kalimantan Selatan. Rumah sakit yang dijadikan rujukan regional kalau bisa dijadikan prioritas,”tutupnya.(BK-05/zai)