JAKARTA, Poros Kalimantan – Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin untuk meredam dampak inflasi jika harga BBM subsidi pertalite dan solar naik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan ada dua bansos yang disiapkan oleh pemerintah. Pertama, BLT Rp600 ribu untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
BLT itu akan diberikan masing-masing Rp150 ribu selama empat kali melalui Kementerian Sosial. Dengan total BLT ekstra yang diterima KPM sebesar Rp600 ribu.
Bansos termaksud akan mengalir dengan total Rp12,4 triliun. “Jadi, dalam hal ini, ibu Mensos akan membayarkan dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua,” ujar Ani.
Bansos akan dikucurkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia dibawah kewenangan Kemensos.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi mengenai data penerima manfaat dengan Kementerian Sosial akan diintensifkan sehingga data 20,6 juta orang bisa segera diperoleh.
Ia menambahkan penyaluran bansos tambahan itu akan dilakukan dengan tiga cara. Yakni, melalui kantor pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili dalam radius sekitar 500 meter dari kantor pos.
Lalu, menyalurkan melalui komunitas, seperti RT/RW, kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, mengantar langsung ke setiap rumah bagi kalangan disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim di wilayah 3 T (Terdepan, Tertinggal, Terluar).
Bansos kedua adalah untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. “Bansos akan mengalir untuk 16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan yang diberikan lewat Kementerian Ketenagakerjaan,” imbuh Ani.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan tiga kriteria atau syarat tambahan penerima bansos ini. Yakni, penerima bukan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).