BANJARBARU, Poros Kalimantan – Dua tahun setelah direkrut oleh Kementrian Sosial (Kemensos) RI. Sebanyak 88 orang calon Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) belum juga dapat kepastian penugasan.
Merasa ditelantarkan. Salah satu calon PS-KAT nekat mendatangi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional Kalimantan di Banjarbaru. Ia datang melakukan unjuk rasa seorang diri.
Namanya adalah Muhammad Hidayatullah asal Banjarbaru. Ia datang meminta kejelasan nasibnya dengan menenteng karton besar bertuliskan kalimat sindiran, “Katanya Mensejahterakan, Nyatanya Menyengsarakan”.
Dirinya menyebut sebai perwakilan Aliansi 88 Korban PHP Kemensos RI. Ia dan 87 temannya merasa diberi harapan palsu oleh pemerintah. Lantaran seperti ditelantarkan sejak lulus seleksi pada program 2020 lalu.
“Secara nasional ada 88 yang dinyatakan lulus pada dua tahun lalu. Namun, hingga kini tak ada kejelasan dari Kementerian Sosial terkait kejelasan nasib kami. Maka dari itu melalui ini saya mewakili kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke menuntut kejelasan nasib,” tuturnya, Rabu (18/5/2022) sore.
Disamping itu, Hidayatullah juga membeberkan. Ia sudah dua kali mengirimkan email resmi kepada Kemensos RI terkait hal ini. Namun tak kunjung di respons.
“Kami merasa Kemensos seakan tutup mata akan keberadaan kami. Padahal, kami sudah secara profesional ikut seleksi memasuki program tersebut,” tambahnya.
Lucunya, selama dua tahun Hidayatullah dan teman-temannya hanya mendapatkan surat penundaan penugasan. Dalihnya COVID-19. Padahal, pada waktu yang bersamaan, program serupa dari Kementrian lainnya tetap berjalan.
“Pendamping KAT Kemensos RI berulang kali ditunda dengan dalih Covid-19. Padahal program Patriot Energi Kementerian ESDM, Nusantara Sehat Kementrian Kesehatan tetap berjalan di waktu yang bersamaan. Jelas dalam hal ini tak ada perhatian akan nasib kami,” katanya.