BANJARBARU, Poros Kalimantan – Ibu kota baru di Kalimantan Selatan dihantui kebakaran Hutan dan lahan (karthula). Hal ini menjadi atensi Komisi III DPRD Banjarbaru.
Selasa (3/10) tadi, mereka menggelar rapat kerja bersama BPBD Banjarbaru. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari memaparkan beberapa hal.
Pertama, ia meminta BPBD Banjarbaru melakukan pengadaan alokasi bahan bakar minyak (BBM) kepada para relawan.
Menurutnya, alokasi BBM ini bentuk kepedulian serta dukungan legislator kepada pamlra relawan.
Kedua, Emi menyarankan dapur umum yang dibuka Dinas Sosial (Dinsos) Banjarbaru tak hanya untuk personel Pemko Banjarbaru saja.
“Bukan hanya personel Pemko, namun juga harus meng-cover relawan yang bekerja di lapangan,” ujar Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Ketiga, Emi meminta Pemko agar dapat bersurat ke PTAM Intan Banjar. Agar, hidran yang ada dapat dibuka. Fungsinya meminimalisir keterbatasan air saat pemadaman karhutla.
Untuk keterbatasan unit tangki air di lapangan, lanjut dia, nantinya dibantu beberapa dinas terkait. Salah satunya Dinas Pengerjaan Umum dan perumahan rakyat (PUPR).
Keempat, Emi meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk dapat memantau kondisi perkembangan masyarakat pasca karhutla.
“Jika seminggu ke depan kabut asap belum reda, kita minta langkah dari dua dinas tersebut. Dinas Kesehatan dapat membuka posko kesehatan. Sebaliknya, Dinas Pendidikan dapat mewajibkan para pelajar menggunakan masker,” jelas Emi.