JAKARTA, Poros Kalimantan – Pemilu 2024 menghitung bulan. Sebelum jabatan berakhir, Presiden Joko Widodo meninggalkan sejumlah warisan pembangunan yang belum selesai. Salah satunya, proyek strategis Ibu Kota Negara (IKN).
Jadi pertanyaan: apakah megaproyek itu bakal dilanjutkan oleh presiden berikutnya?
Executive Director of Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A Budiyono menjawabnya.
Melihat dari kacamata politik, ia menyebut tidak mudah memastikan proyek itu berkelanjutan.
Pasalnya, proses pemilihan umum atau Pemilu di Indonesia menganut presidensialisme.
Artinya, presiden terpilih memiliki visi dan misi lima tahunan (RPJMN). Meski visi capres tidak boleh menabrak UUD 1945 dan undang-undang, tetapi dalam prioritas pembangunan sangat dimungkinkan terjadinya inovasi dan modifiksi.
“Dua kata terakhir inilah yang kalau dibahasakan sederhana, adalah tergantung visi Presiden mendatang,” jelasnya, dikutip dari Bisnis, Selasa (11/7/2023).
Dalam hal ini, ada dua kemungkinan. Jika presiden berikutnya berasal dari koalisi pemerintah, kemungkinan besar megaproyek IKN akan berlanjut.
Namun apabila berasal dari kubu oposisi, keberlanjutan proyek tentu masih dipertanyakan.
Namun ia menilai, selama proyek tersebut realistis dan akuntabel, tak perlu khawatir akan dihadang di parlemen atau lainnya.
“Nah di sini justru seringkali kita melihat kelemahannya, di mana kerap kali pemerintah terkesan mengebut pembahasan UU di DPR dan kurang melibatkan diskusi publik yang cukup. Padahal tahapan itu harus dilakukan sebagai bagian dari fungsi check and balances,” ujarnya.
“Selama semua plan dibuka ke publik, dan publik menilai baik, maka tak perlu khawatir akan perubahan pemerintah dan lainnya,” lanjutnya.
Tak hanya itu. Menurutnya, selama perencanaan proyek berkualitas, peluang untuk gagal akan kecil. Begitu juga sebaliknya.
Ia menegaskan, tidak ada kewajiban presiden terpilih baru untuk melanjutkan semua proyek eksisting yang sekarang berjalan.
“Begitu teorinya. Karena Presiden terpilih juga memiliki visi-misi sendiri sebagai penerjemahan dari RPJPN,”
Soal apakah tidak semua proyek akan dihentikan, kata dia, tergantung manfaatnya.
“Biasanya presiden terpilih dari kubu mana pun, akan bersikap realistis dan berbicara dengan lembaga negara lainnya untuk menciptakan situasi yang kondusif dan keberlanjutan,” tutupnya.
Editor : Musa Bastara