Ketua DPR RI, Puan Maharani juga mempertanyakan soal kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat. Saat ini kasus sudah membaik malah diwajibkan PCR. Padahal saat kasus tinggi tes antigen saja boleh jadi syarat penumpang transportasi udara.
“Kenapa dulu ketika COVID-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan. Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati, apakah berarti waktu antigen dibolehkan, kita sedang tidak atau kurang hati-hati? Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti ini harus dijelaskan terang benderang oleh pemerintah,” ujar politikus PDIP ini dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021) tadi.
Hal senada juga disuarakanSekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran. Dia mengatakan syarat wajib tes PCR bagi penumpang pesawat ini juga akan turut berpengaruh terhadap industri perhotelan. Masyarakat yang telah pemesanan hotel setelah adanya syarat wajib PCR penumpang pesawat jadi berpotensi membatalkan perjalanan dan kunjungan mereka.
Menurut maulana harga tes PCR sangat memberatkan. Sebab yang paling murah saat ini berkisar Rp 425.000 dengan hasil keluar 1X24 jam, sedangkan yang hasilnya bisa keluar dalam waktu 6 jam harganya bisa mencapai Rp 900.000.
“Ini sangat memberatkan harganya saja bisa lebih mahal dari harga tiket pesawat,” kata Maulana kepada Tirto, Jumat (22/10/2021) tadi.
Oleh karena itu, ia berharap jika memang tes PCR diterapkan sebagai syarat wajib, maka harganya harus bisa ditekan sampai harus mudah dijangkau oleh masyarakat. Sehingga tidak menjadi hambatan masyarakat dalam melakukan perjalanan.
“Kuartal pertama 2022 akan memasuki low season, makanya di kuartal 4 2021 itu jangan sampai ada hambatan lagi untuk mereka melakukan kegiatan dan perjalanan. Ini sudah 1,5 tahun lebih, industri sudah sangat sulit,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang (Kadin) Bidang Perhubungan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau INACA Denon Prawiraatmadja menilai syarat wajib PCR itu tak relevan dengan situasi saat ini.
“Yang menurut saya yang enggak relevan itu kalau lihat dari darurat PPKM level 3 sampai 4 begitu Jakarta ini level PPKM nya ini 2, kok justru malah lebih ketat lagi [penumpang pesawat harus PCR] ini bingung. Kan vaksinasi itu sebagai strategi supaya ekonomi bangkit ya, tapi ini malah diperketat jadinya gimana,” terangnya.
Denon berharap agar kebijakan wajib PCR untuk masyarakat yang sudah vaksin 2 kali dievaluasi. Kebijakan yang sebelumnya sudah cukup ketat untuk menyaring penumpang.
“Mohon dievaluasi lagi,” kata dia.
Editor : Zepi Al Ayubi