BANJARMASIN, Poros Kalimantan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama Forum Pembauran Kebangsaan Kalsel (FPK Kalsel) menggelar seminar bertemakan “Penguatan Nilai-Nilai Kebersamaan dalam Rangka Menyukseskan Pilkada Serentak 2020” di salah satu hotel di Banjarmasin, Sabtu, (05/12/2020) pagi.
Kegiatan itu langsung dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel Rudi Resnawan yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Adi Santoso dan ikuti sedikitnya 55 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua organisasi masyarakat, ketua-ketua suku/paguyuban se-Kalsel, serta mahasiswa.
Plt Gubernur Kalsel Rudi Resnawan, dalam sambutannya menyampaikan, sejak pertama kali pemilihan umum digelar pada 2005 silam, Kalsel menjadi salah satu daerah yang terbilang sukses melaksanakannya dengan tertib, aman dan damai hingga sekarang.
“InsyaAllah, Pilkada tahun ini juga akan terlaksana dengan aman, dan damai. Sejak awal kita telah menyiapkan penyelenggaraan Pilkada ini secara matang, khususnya yang berkaitan dengan dana pelaksanaan Pilkada, yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk menganggarkannya,” tambahnya.
Diketahui, dalam penyelenggaran Pilkada serentak 09 Desember 2020 , di Kalsel akan menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Selain itu, sebanyak 7 kabupaten/kota juga melaksanakan pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil-nya, yaitu Balangan, Hulu Sungai Tengah, Banjar, Tanah Bumbu, Kota Baru, Banjarbaru dan Banjarmasin.
“Dalam berbagai pelaksanaan tahapan Pilkada, Kalsel juga berhasil melewati tahapan Pilkada dengan aman, tertib dan damai.
Sejak pendaftaran calon kepala daerah, penetapan hingga masa kampanye yang masih berlangsung sampai saat ini, tidak ditemukan hambatan yang mengganggu jalannya Pilkada,” ujarnya.
Keberhasilan itu bukan tanpa alasan. Selain telah disiapkan secara matang, Menurut Rudi, hal itu juga didukung kedewasaan masyarakat Kalsel dalam menyikapi segala gejolak yang terjadi pada proses Pilkada tahun ini. Masyarakat Kalsel tidak mudah terbentur dan dibenturkan dengan dinamika Pilkada.
“Beberapa kali sengketa Pilkada yang bergulir di Bawaslu, tidak ada respon masyarakat yang berlebihan dalam menyikapinya. Mereka menghormati dan menghargai penyelenggara pilkada dalam menjalankan kewenangannya,” jelasnya.