BANJARMASIN, Poros Kalimantan – Koordinator Wilayah (Korwil) BEM se-Kalimantan Selatan (Kalsel) Ahmad Rinaldi angkat bicara soal Ketua DPRD Kalsel Supian HK yang mengaku sepakat dengan aspirasi massa mahasiswa pada aksi Save KPK jilid I, Senin, (21/06/2021).
Pengakuan itu disampaikan Supian HK di sejumlah media. Ahmad Rinaldi mengaku, dibikin bingung oleh pengakuan politisi Golkar itu.
Rinaldi memaparkan, bagaimana dia bisa menyepakati dan bilang mendukung aspirasi mahasiswa, sedangkan dia belum melihat tuntutannya.
Karena memang pada aksi Save KPK 21 Juni 2021 itu, massa mahasiswa tidak ditemui sang pimpinan dewan. Meski sempat ada perbincangan via telepon, namun saat itu massa mahasiswa hanya menanyakan keberadaannya.
“Makanya itu sebuah kebingungan besar juga dari kami. Bagaimana bisa begitu,” ujar Rinaldi, melalui sambungan telepon, Rabu, (30/06/2021).
Rinaldi menuturkan, di dua jilid aksi Save KPK yang mereka telah lakukan, pihaknya selalu meminta agar Supian HK yang menemui mereka langsung untuk mendengar dan menyetujui aspirasi mereka.
Namun sayang, hal itu urung terwujud. Supian HK tak pernah muncul menemui. Alasanya, tidak diketahui secara jelas oleh mahasiswa. Aksi pertama, dia bilang melalui telepon, sedang dalam perjalan menuju bandara
Sementara pada aksi kedua, selain tidak menemui mahasiswa, Supian HK juga seolah menutup ruang komunikasi. “Kita sudah bicara dengan sekwan dsn bernegosiasi dengan polisi, katanya Bapak tidak bisa dihubungi. Nah, itu artinya bapak sudah menutup ruang komunikasi,” cecar Rinaldi.
Rinaldi melanjutkan, tiba-tiba Supian HK muncul ke media dan bilang sepakat dengan aspirasi mahasiswa tentang pelemahan KPK. “Ini, kan, agak aneh. Kenapa persetujuan itu tidak disampaikan secara langsung saja, Pak!” sesalnya.
Menurut Rinaldi, mestinya sebagai wakil rakyat Supian HM memenuhi keinginan rakyat. Terlebih dia duduk di parlemen juga karena dipilih rakyat.
“Jangan hanya mencari rakyat pada saat meminta atau pun mendulang suara. Tapi ketika rakyat butuh, bapak malah mangkir entah ke mana,” sesalnya.
Rinaldi pun menyayangkan sikap Ketua DPRD itu. Terutama pada saat aksi kedua. Karena sempat terjadi bentrok antara mahasiswa yang hendak masuk ke kantor dewan dan polisi yang mengamankan. Hingga terjadi tindakan represif dan terdapat korban luka-luka.
“Andai kemarin bapak datang dan menghadiri undangan kita pada saat aksi itu kemungkinan besar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas Rinaldi.
Untuk mengingatkan, ada tujuh tuntutan mahasiswa pada aksi Save KPK jilid I, Senin 21 Juni 2021. Adapun tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:
1. menuntut Firli Bahuri agar segera memenuhi panggilan Komnas HAM atas skandal TWK dan pemberhentian 75 Pegawai KPK.
2. mendesak Presiden Joko Widodo Untuk memberhentikan Pimpinan KPK yang bermasalah terkhusus Ketua KPK Firli Bahuri.