“Perusahaan daerah juga harus jelas kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), berikut juga data-data mengenai angkatan kerja, kesempatan kerja sampai sumber pendapatan daerah belum tergambarkan dengan baik. Alhasil kita belum tahu apa yang harus dilakukan untuk perbaikan ekonomi. Akibatnya kita juga belun sapat menyajikan data yang dapat membuat iklim investasi di daerah menjadi lebih baik,” terangnya.
Irwan menambahkan, data mengenai aset milik daerah belum dilakukan secara optimal sehingga ada potensi kehilangan, pengambilalihan, penyalahgunaan dan klaim dari pihak lain.
Pansus LKPJ juga meminta agar ada integrasi data antara SKPD da BUMN milik Pemkab Banjar sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah.
“Perlu ada perbaikan manajemen BUMD, misalnya BPR yang merugi perlu dilakukan pembenahan atau dimerger saja. Perusahaan yang tidak bisa mencapai target seperti PT BIM kalau perlu digabungkan saja ke Baramarta atau dibubarkan saja. Kami juga merekomendasikan agar PD Baramarta mengelola tambang sendiri untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Banjar ini berharap rekomendasi ini dapat menjadi perhatian serius bagi Bupati Banjar sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintahan ke depan menjadi lebih baik.
Sementara itu Sekda Banjar HM Hilman yang mewakili Bupati Banjar memberikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD Banjar ini.
“Kita sadari banyak PR yang hrus diselesaikan untuk membangun Kabupaten Banjar. Karena itu kita percaya dengan kerja keras Pemda dan DPRD bisa mewujudkan pembangunan sehingga dapat memberika manfaat bagi masyarakat. Karena itu kami ucapkan terima kasih pada DPRD atas rekomendasi ini yang akan kami jadikan bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran dan kebijakan daerah lainnya,” tutupnya.(ari/and)